Kasus pemerkosaan yang menimpa seorang janda yang terjadi baru-baru ini di Langsa, Provinsi Aceh, menarik perhatian sejumlah media nasional maupun internasional. Sejumlah media nasional dan asing menyorot perkara ini. Umumnya, media nasional dan asing tersebut mempertanyakan mengapa korban pemerkosaan justru dicambuk?

Sebenarnya, peliputan kasus Langsa yang yang menjadi sorotan media adalah dua kasus berbeda (antara kasus perzinaan dan pemerkosaan) di mana penangangannya juga berbeda, sebagaimana yang disampaikan oleh kadis Syariat Langsa. Sayangnya, media-media tersebut dinilai menghakimi kasus yang sebenarnya masih dalam taraf  tuduhan dan masih dalam masa proses ini seolah menyalahkan hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk menanggapi gencarnya pemberitaan negatif dari media-media yang anti syariat Islam baik dari media nasional maupun asing terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh memberi tanggapan sebagai berikut:

Pertama, menyesali dan menyanyangkan pemberitaan media tersebut yang tidak adil dan benar. Seharusnya media-media tersebut menjelaskan persoalan ini dengan adil dan benar agar tidak timbul fitnah dan perspektif negatif terhadap syariat Islam di Aceh. Media-media tersebut seharusnya menjaga kode etik jurnalistik dengan jujur, adil dan benar serta melakukan tabayun (cross check) terhadap suatu masalah yang akan diekspos. Terlebih lagi banyak sisi positif dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh, namun media-media tersebut tidak mengeksposnya.

Kedua, mengecam setiap upaya untuk melecehkan dan mendiskriditkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pemberitaan negatif dari media-media tersebut jelas-jelas bertujuan untuk melecehkan dan mendiskriditkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tentu saja hal ini sangat menyinggung perasaan umat Islam di Aceh secara khusus, dan umat Islam di Indonesia secara umum.

Ketiga, mengecam setiap intervensi dari pihak luar Aceh terhadap pelaksaaan syariat di Aceh, karena perberlakuan Syariat Islam di Aceh adalah merupakan pilihan dan kebutuhan rakyat Aceh. Maka diharapkan kepada pihak luar Aceh, terlebih lagi orang yang non muslim agar tidak ikut campur dalam persoalan syariat Islam di Aceh.

Keempat, meminta kepada semua pihak di luar Aceh untuk menghormati dan menghargai aturan hukum yang berlaku di Aceh. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan hukum yang sah dan diakui oleh Undang-Undang negara Indonesia. Selain itu, aturan syariat yang berlaku di Aceh merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Aceh dalam menjalankan kekebasan beragama mereka yang harus dihormati oleh semua pihak.

Kelima, meminta media-media tersebut untuk menghentikan pemberitaan negatif  terhadap syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh bahagia dengan pemberlakuan aturan syariat Islam di Aceh, karena dalam hanya dengan aturan syariat akan terwujudnya keadilan dan keamanan. Masyarakat Aceh siap berjuang untuk membela syariat Islam sampai kapanpun dan siap melawan setiap upaya pihak luar yang mendiskriditkan dan melecehkan syariat Islam.

Keenam, mendesak media-media tersebut untuk mengklarifikasi pemberitaan mereka dan meminta maaf kepada umat Islam di Aceh khususnya dan umat Islam di Indonesia secara umum.  Karena pemberitaan yang melecehkan syariat Islam tersebut sangat menyinggung perasaan umat Islam.

Demikian tanggapan MIUMI Aceh terhadap pemberitaan negatif dari media nasional dan asing terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Banda Aceh, 10 Mei 2014
Wassalam
Ketua MIUMI Aceh
Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA

Print Friendly, PDF & Email