Bulan Haji yang terdiri dari Syawal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah adalah waktu-waktu fovorit bagi masyarakat Bugis dan Melayu untuk melangsungkan pernikahan. Entah siapa yang mulai mewariskan kebiasaan ini, padahal sejatinya semua bulan dan hari adalah baik di sisi Allah, kecuali Bulan Ramadhan dan hari Jumat yang diistemewakan Allah. Karena itu, waktu-waktu afdal untuk menikah tidak pernah memiliki dalil yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Masih tentang nikah. Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan prilaku lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mereka mengajukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada 4 Juli 2014 terkait Undang-UndangĀ  Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menempatkan aturan agama pada pasal dua ayat satu yang isinya: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Subtansi dari gugatan kelima mahasiswa itu adalah, untuk melagalisasi pernikahan lintas agama yang selama ini tidak dibenarkan oleh agama dan negara. Karena itu, para pemohon judical review RUU pernikahan merasa keberatan jika negara campur tangan atas sah tidaknya sebuah pernikahan. Sebaiknya negara tidak ikut ambil bagian terhadap pernikahan warganya, kepada siapa dan, agama apa pasangannya, itu adalah urusan masing-masing.

Tak pelak lagi, tanggapan bermunculan, tidak hanya dari umat Islam, tapi hampir semua agama di Indonesia menolak gugatan tersebut. Bahkan para tokoh agama angkat bicara. KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI menegaskan, UUD perkawinan NO 1 tahun 1974 merupakan hasil kompromi yang diterima oleh semua kelompok, jika ada perubahan, bisa jadi gejolak dalam masyarakat. IBG Yudha Triguna, Dirjen Bimas Hindu-Kemenag, menekankan, Prinsip dasar pernikahan dianggap terbaik jika kedua mempelai memiliki kayakinan sama.

Cahdra Setiawan, Pengurus Majelis Tinggi Konghucu Indonesia bekata, Pada dasarnya, pernikahan berbeda agama tidak diperbolehkan karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu. Bahkan, Rahib Jimmu, Tokoh agama Buddha, mengelurkan pernyataan keras, Pernikahan dalam agama Buddha harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar!

Hanya pihak Kristen saja yang melunak, Romo Benny Susetya, Tokoh Katolik menyatakan, Boleh beda agama, namun gereja berharap anak yang dilahirkan pasangan yang nikah harus dididik secara katolik. Sedang Pendeta AA Yewangoe, Ketua Umum PGI menilai bahwa kalau hukum agama mengharamkan nikah campur antaragama, akan sulit melangsungkan perkawinan beda agama. (Republika, 17/09/2014).

Terang sudah, jika para agamawan menolak pernikaahan lintas agama, karena itu uji materi terkait UUD Pernikahan tidak beralasan dan sulit diterima.

Perspektif Syariat

Pernikahan beda agama antara muslim dengan non-muslim yang bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), baik antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau sebaliknya, maka para ulama sudah sepakat akan keharamannya. Merujuk pada kalam Allah, Dan janganlah kamu nikahi para wanita musyrik, sampai mereka beriman, (QS. Al-Baqarah: 221).

Yahudi dan Kristen dikcualikan karena kedua agama ini selama merujuk pada ajaran aslinya, bersifat monotheis, atau Meyakini bahwa Tuhan itu Esa, selain disebut sebagai agama samawi atau ajaran yang bersumber dari langit, kedua penganut agama ini disebut Ahli Kitab. Ada pun perkembangannya kemudian, bahwa kitab mereka tidak orisinil lagi, maka di luar pembahasan ini.

Para ulama Ahlussunnah wal Jama’ah menilai bahwa perkawinan beda agama, setidaknya dibagi menjadi dua. Pertama, pria muslim dengan wanita non-muslimah dari Ahli Kitab hukumnya boleh berdasarkan ayat, Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormanatan di antara para perempuan beriman dan perempuan-perempuan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab, (QS. Al-Maidah: 5).

Kecuali itu, banyak sahabat senior mendukung pendapat ini, antara lain, Umar, Usman, Thalhah, radhiallahu ‘anhum. Bahkan ada di antara mereka yang nikah dengan perempuan Ahli Kitab, seperti Thalhah dan Hudzaifah dan tidak ditentang oleh sahabat Nabi yang lain. Dengan itu, dibolehkannya seorang pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab adalah bagian dari ijma’ sahabat. Ibnu al-Mundzir berkata, Jika ada riwayat dari ulama salaf mengharamkan pernikahan tersebut, maka dinilai tidak sahih.

Ada pun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslimah, menurut Prof Ali Mustafa Yaqub, yang juga pengurus MUI Pusat lebih didasari dengan pertimbangan kemaslahatan yang sifatnya lokal, selain karena fatwa itu dikeluarkan karena didorong akan kesadaran persaingan keagamaan. Menurut mufti Masjid Istiqlal ini, para ulama menganggap persaingan telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim, (Prof. Ali Mustafa Yaqub, Nikah Beda Agama dalam Al-Qur’an dan Hadis, 2005).

Fatwa MUI dimaksud adalah : Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya; seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim; tentang pernikahan laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadat-nya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pernikahan tersebut haram hukumnya, (Himpunan Fatwa MUI, 1995).

Berbeda dengan pernikahan antara pria non-muslim dan wanita muslimah, para ulama sepakat akan keharamannya, baik itu dari pria Yahudi maupun Nasrani, apalagi selainnya. Merujuk pada dalil, Wanita-wanita muslimah itu tidak halal dinikahi oleh laki-laki kafir, dan laki-laki kafir itu tidak halal menikahi wanita-wanita muslimah, (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Ibnu Katsir (w.774 H), dalam “Tafsir al-Qur’an al-Adzim” mengatakan, hadzihi hiya al-ayah allati hurrimat al-muslimat ‘alal musyrikin. Ayat inilah yang mengharamkan (pernikahan) perempuan muslimat dengan lelaki non-muslim (musyrik), (Ibnu Katsir, IV/414). Ada pun Imam Asy-Syaukani, dalam kitab “Fathul Qadir” ketika menafsirkan ayat di atas bekata, Fihi dalil ‘ala annal mu’minah laa tahillu likafir. Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminan tidak halal dinikahi non-muslim.

Imam al-Tabari bahkan mengaskan, Umar pernah berpesan, Almuslim yatazawwaj an-nashraniyah wala yatazawwaj an-nashraniya al-muslimah. Seorang muslim boleh menikahi perempuan nasrani, tetapi pria nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Secara historis, ayat di atas berkaitan dengan para muslimah yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan suami-suami mereka yang musyrik di Makkah.

Islam menilai bahwa pernikahan adalah bagian dari agama, karena itu seorang muslim ditekankan untuk memburu jodohnya, demikian pula, seorang gadis jika dilamar oleh lelaki yang baik-baik dan bertanggungjawab, tidak boleh menolak. Umat Nabi Muhammad yang telah melangsungkan pernikahan dinilai sudah menyempurnakan separo agamanya, dan dua rakaat salat sunnah bagi yang telah berkeluarga dinilai tujuh puluh rakaat bagi pemuda yang enggan menikah padahal ia mampu. Jadi, nikah adalah bagian dari agama, masih seagama saja kita harus selektif mencari pasangan yang terbaik. Lalau bagaimana dengan non-muslim, tentu sebuah kesalahan fatal jika harus menikah dengan mereka. Wallahu a’lam.

Setu-Bekasi, 21 Sep. 2014. Ilham Kadir, Ketua Lembaga Penelitian MIUMI Sulsel; Pengurus KPPSI Pusat.

 

Print Friendly, PDF & Email