Jakarta – Pembongkaran masjid Baitul Arif di Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur, mendapat penentangan dari berbagai kalangan.  Tindakan tersebut dinilai sebagai pelecehan terhadap umat Islam dan bentuk keras kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyampaikan keberatan dan kekecewaan terhadap pembongkaran masjid. Bahkan, pernyataan lebih keras disampaikan Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Wasekjen MUI Pusat Tengku Zulkarnain mengungkapkan Pemprov DKI tidak pernah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan tokoh pemuka agama setempat.

Walhasil, kesan yang ditangkap adalah Pemprov DKI telah bertindak arogan dan melecehkan agama Islam.

“Seharusnya Jokowi-Ahok bertanya dulu ke MUI dan minta nasihat tentang penghancuran masjid. Jangan bertindak arogan dan sok tahu urusan agama,” kata Tengku Zulkarnain, seperti dikutip dari indonesiaraya.com.

Seandainya, Gubernur DKI Jakarta meminta pendapat MUI, maka lembaga ini dengan senang hati memberikan masukan-masukan positif. Misalnya, sebelum membongkar masjid, Pemprov menyediakan tempat alternatif yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan.

“Kita khawatir akan muncul konflik antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Tengku.

Kecaman serupa juga disampaikan Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Menurutnya, pembongkaran masjid Baitul Arif sebagai tindakan yang melecehkan agama Islam.

“Ahok jangan arogan, padahal dalam agamanya sendiri diajarkan untuk menghormati agama orang lain. Karena pegang kekuasaan dia jadi membabi buta melawan masyakarat muslim,” ujar mantan penginjil ini seperti dikutip dari Suara Islam Online.

Bernard mempertanyakan kebijakan Pemprov yang diskriminatif terhadap gereja-gereja ilegal. Begitu banyak gereja-gereja yang tidak memiliki ijin, tapi tidak dibongkar Pemerintah.

Bentuk keras kepala lain yang ditunjukkan pemprov DKI Jakarta adalah penunjukkan lurah non musliim di wilayah mayoritas muslim di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan Jasmine Zulkifli diangkat menjadi lurah Lenteng Agung sejak Juli 2013. Mayoritas warga menolak pengangkatan lurah tersebut karena perbedaan keyakinan. Susan Jasmine adalah seorang Kristiani, sementara mayoritas warga di sana beragama Islam.

Beberapa aspirasi warga direkam dalam wawancara di media massa online. Dikutip dari voa-islam.com, warga menolak kepemimpinan yang berbeda agama.

“Datangkan saja, mau dari langit mana aja kita terima, mau langit ke delapan kek. Asal pemimpin kami itu muslim, bukan yang non muslim. Kami ingin lurah muslim. Titik,” tegas seorang warga, H. Naseri Nasrullah, dikutip dari voa-islam.com.

Warga di sana bahkan kecewa dengan pemberitaan sejumlah media massa mainstream. Menurut warga, banyak pemelintiran berita yang merugikan aspirasi warga.

“Saat ini kita kalah oleh media sekuler, mereka kerap menyudutkan kami tidak toleran. padahal siapa yang tidak toleran sesungguhnya,” tandas Naseri Nasrullah.

Lalu bagaimana tanggapan Pemprov DKI Jakarta  terkait dua persoalan di atas? Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang kerap disapa Ahok menampik semua tuduhan terkait pembongkaran masjid dan Lurah Susan.

Menurut Ahok, lokasi pembongkaran masjid akan dibangun Rusun yang di dalamnya nanti akan ada tempat ibadah.

Dia meminta warga Jatinegara tidak terprovokasi isu SARA dalam pembongkaran masjid.

“Harus dibedakan bongkar rumah ibadah sementara untuk dibangun yang lebih baik sama melarang orang salat. Beda lho. Jangan dipelintir gitu lho. Orang mau salat masih bisa di masjid yang lain,” ujar Ahok seperti dikutip dari liputan6.com.

Sebab, nantinya rusun yang akan dibangun di lahan masjid itu juga akan difasilitasi dengan tempat ibadah. Sebenarnya ia mengakui sudah meminta agar masjid tersebut tidak dibongkar dahulu. Namun, apabila tidak dilakukakan, maka pembangunan rusun bisa terhambat.

Untuk persoalan Lurah Susan, Gubernur DKI Jokowi memiliki pendapat sendiri. Dia berjanji akan tetap mempertahankan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung.

Jokowi tetap akan mempertahankan Lurah Susan sampai dirinya tahu kinerja lurah Lenteng Agung melalui penilaian Indeks Goverment Service (IGS).

“Selama ini yang saya nilai itu kemampuan selesaikan masalah dan pekerjaan yang saya berikan,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dikutip dari metrotv.com.

Jokowi mengetahui kinerja lurah Susan melalui penilaian Indeks Goverment Service (IGS).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan, tidak akan memindahkan Susan Jasmine Zulkifli dari jabatan Lurah Lenteng Agung meski sudah beberapa kalinya mendapat penolakan segelintir warga. Jokowi juga menyatakan tidak ingin memindahkan seorang lurah karena sentimen agama. (*)

Leistungs-nachweis note des leistungsnach-weises modulab-schlussprüfung handy überwachung app kostenlos — — 6-7 — klausur oder mündliche prüfung nach angabe des modulbeauftragten erfolgreiche teilnahme an den lehrveranstaltungen des moduls gesamt 6 5-7 modul nr.

Print Friendly, PDF & Email