Dalam sejarah umat Islam, peran ulama dalam memimpin dan menggerakkan kebangkitan Islam sangat penting. Islam sejak awal menekankan pentingnya ilmu dan kepemimpinan ulama (al-’ulama waratsat al-anbiya) dalam rangka ‘menjaga’ kemurnian agama (hirasat ad-din) dan mengelola dunia dengan petunjuk syariah (siyasat ad-dunya bihi), dalam bentuk amar makruf nahy munkar secara komprehensif dan tersistem. Kepemimpinan umat yang berbasis pada otoritas ulama sangat sentral dalam proses kebangkitan umat. Tanpa bimbingan dan pengawasan ulama, ikhtiar perubahan umat ke arah yang lebih baik mustahil bisa diwujudkan.

Sejarah mencatat bahwa gerakan kebangkitan dan koreksi terhadap kondisi umat selalu dimulai dan dikawal oleh kaum ulama. Para imam 4 mazhab (Abu Hanifah [80-150 H], Malik bin Anas [93-179 H], As-Syafi’I [150-204 H], Ahmad bin Hanbal [164-241 H]), Imam Haramain Al-Juwaini (419-478 H, 1028-1185 M), Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H, 1058-1111 M), Abdul Qadir Al-Jaylani (470-561 H), ‘Izzuddin bin Abdusslam (577-660 H, 1181-1262 M) dan Ibnu Taymiah (661-728 H, 1263-1328 M) adalah contoh-contoh ideal dimana umat Islam dipimpin dan dikawal ulama. Nizhamul Mulk (408-485 H, 1018-1092 M) turut andil mendirikan lembaga keilmuan Nizhamiyyah Baghdad dan Naisabur yang bertahan selama 4 abad lebih. Di lembaga itulah, para ulama telah sukses mengkader ulama dan qadhi lapis kedua yang menyebarkan ilmu dan aqidah yang kuat di tengah umat. Kulminasi dari gerakan ulama sunni dalam proses kebangkitan Islam adalah lahirnya pemimpin sekaliber Nuruddin Zanki (511-569 H, 1118-1174 M) dan Salahuddin Al-Ayyubi (532-589 H, 1138-1193 M) yang menghancurkan proyek politik salibis (westernisasi dunia Islam) dan proyek politik syiah (Daulah Fatimid) sekaligus.

Integritas ilmu dan akhlaq ulama yang kharismatik, visioner, dan disegani oleh seluruh lapisan umat, kini semakin langka di tengah masyarakat. Apalagi ditengah kondisi jauhnya masyarakat dari sistem dan nilai Islam, dan kurangnya koordinasi di antara ormas-ormas Islam di Indonesia, membuat kekuatan Islam terpecah dan tidak maksimal menanamkan pengaruh, baik di tingkat politik keumatan formal maupun non-formal.

Atas dasar keprihatinan terhadap masa depan Islam di Indonesia, dan pemikiran tanggung jawab ulama dalam memimpin perubahan umat, maka para intelektual dan ulama muda merasa perlu menghimpun diri dalam suatu wadah pergerakan dan jaringan yang menaungi semua potensi elemen muda Islam. Wadah itu diberi nama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, yang disingkat MIUMI.